Jakarta, Antarajambi.com - Presiden Joko Widodo menegaskan akan
bersikap jika PT Freeport tidak kooperatif atau sulit diajak
bermusyawarah dan berunding untuk membicarakan kelanjutan usaha
produksinya di Papua.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah
meluncurkan bantuan pangan nontunai melalui kartu keluarga sejahtera di
Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan ingin mencari solusi yang saling menang satu sama lain.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi
yang win win kita ingin itu karena ini urusan bisnis," katanya.
Oleh sebab itulah sampai saat ini Presiden masih menyerahkan urusan negosiasi tersebut kepada Menteri ESDM.
"Ya nanti dilihat ini kan masih menteri masih berproses berunding
dengan Freeport. Intinya itu aja kalau memang sulit diajak musyawarah
dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap tapi sekarang ini biar
menteri dulu," katanya.
Kegiatan produksi konsentrat (emas, perak, dan tembaga) oleh PT
Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah
Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai
pengganti kontrak karya.
IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin jadi
lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin sekaligus mewajibkan
pemegang izin untuk mendivestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah.
Presiden Jokowi soal Freeport
Kamis, 23 Februari 2017 12:31 WIB