Jakarta (ANTARA Jambi) - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra
menolak rencana pemerintah menerbitkan obligasi dengan menjaminkan aset
maupun nilai manfaat BUMN.
Ia menilai, hal ini bukan opsi terbaik meskipun pemerintah kesulitan
mencari sumber pembiayaan Rencana Pendapatan Anggaran Biaya Negara
(RAPBN) tahun 2017.
"Argumen Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa nilai aset BUMN yang
dijadikan jaminan utang negara tak akan berkurang, patut dipertanyakan.
Karena selain dangkal, terkesan juga pemerintah mengambil jalan pintas
tanpa kreasi," kata Sutan melalui keterangan tertulis, Jumat.
Menurut anggota dewan Fraksi Partai Gerindra itu, dengan menjaminkan
nilai manfaat suatu BUMN sama saja dengan membagi-bagi keuntungan usaha
plat merah kepada pihak yang membeli obligasi.
"Kasihan BUMN kita menjadi sapi perahan sebelum keuntungan itu mereka
peroleh, jika ini dipaksakan yang rugi pemegang saham sendiri yakni
pemerintah," ucapnya.
Selain itu, lanjut Sutan, nilai keuntungan yang diperoleh pun lebih
kecil, karena harus membayar bunga obligasi, sementara dana yang
terhimpun dari menjual obligasi juga tidak masuk ke kas perusahaan
karena dijadikan sumber pembiayaan APBN.
"Akhirnya nilai saham BUMN pun bisa jatuh, ini bahaya bagi bisnis usaha
negara sendiri,” imbuh anggota dewan dari dapil Jambi itu.
Semestinya, kata dia, pemerintah lebih membuka ruang kreasi dalam
mengenjot sektor pendapatan, seperti optimalisasi penerimaan pajak,
bukan dengan menggadaikan aset atau nilai manfaat BUMN.
"Akhirnya ini ketahuan kalau pemerintah memang terlalu mengedepankan
pembiayaan jangka pendek dengan mengorbankan BUMN. Sehingga patut kita
pertanyakan kebijakan ini pesanan siapa, selain para kapitalis asing
yang ingin menguasai sumber daya strategis Indonesia," ujar Sutan.
Komisi X: Jangan gadaikan BUMN untuk APBN 2017
Jumat, 21 Oktober 2016 16:01 WIB
......Kasihan BUMN kita menjadi sapi perahan sebelum keuntungan itu mereka peroleh, jika ini dipaksakan yang rugi pemegang saham sendiri yakni pemerintah......